PALI – Belum adanya titik terang dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengenai angkutan batu bara yang melewati jalan umum menuju pelabuhan PT Energate Prima Indonesia (EPI) yang membuat resah masyarakat. Diduga akibat transpoortir angkutan batu bara PT, Bukit Sekundang Enim Energi (BSEE) dan PT. Pendopo Batu Bara (PBB) yang melintas di jalan umum mengakibatkan kemacetan, jalan rusak, dan debu. Forum Aktivis Pali (FAP) akan mengelar kembali aksi kedua. Aksi besar akan di fokuskan di kantor Gubernur Sumsel dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Selatan pada Kamis 10 Agustus 2023 mendatang.

Forum Aktivis Pali (FAP) akan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan agar memanggil sagera pihak perusahaan dan transportir pertambangan batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan menuntut agar menghentikan angkutan batu bara yang melewati jalan umum, serta pertanggung jawaban atas kerusakan jalan dampak dari melebihi tonase, serta minta DPRD Sumatra Selatan agar menanggapi keluhan masyarakat Pali.

Wisnu Dwi Saputra, SH ketua forum aktivis Pali (FAP) koordinator aksi mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polrestabes Palembang pada hari kamis kemaren tanggal 3 Agustus 2023. “Untuk aksi unjuk rasa kedua akan kita laksanakan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 mendatang bertempat di kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumatra Selatan dengan Massa 350 orang,” ujarnya.

“Masa terdiri dari Masyarakat, Aktivis dan Mahasiswa, mengingat pasal 28E ayat 3 UUD 1945 jo UU no 09 Tahun 1998 tentang penyampain pendapat di muka umum,” tambahnya.

Masih kata Wisnu, pada aksi kadua ini, Forum Aktivis Pali (FAP) juga akan menuntut DPRD Sumatra Selatan agar memanggil Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru untuk mempertanyakan janjinya melarang angkutan batu bara melewati jalan umum serta meminta penjelasan terkait peralihan jalan Kabupaten Pali, menjadi jalan Provinsi.

“Kami menduga ada konspirasi besar di balik peralihan jalan Kabupaten Pali dari Desa Simpang Raja, Desa Jerambah Besi dan Desa Karta Dewa menjadi jalan Provinsi yang saat ini malah menjadi akses jalan pengangkutan batu bara,” cetusnya.

Beberapa poin tuntutan:

• Meminta perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan memperbaikinya, karena jalan tersebut di bangun dengan uang rakyat yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah sebaliknya.
• Meminta agar Pemerintah mengambil langkah Pasti mengenai permasalahan ini jangan sampai membuat masyarakat kecewa.

Lanjutnya, “sejak aktivitas mobil batu bara melalui jalan umum, nyaris tidak ada untungnya bagi masyarakat secara umum, jika ada yang positif paling hanya segelintir orang-orang tertentu seperti pengusahanya dan antek-anteknya. Sedangkan masyarakat umum, harus menderita setiap hari harus mengisap debu batubara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat,” tutup Wisnu. (Rado,L./Tiem)