Tandaseru — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir mengakui, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sangat terbebani.

“APBD kita di tahun 2024 sangat terbebani, ini akibat adanya penundaan pembayaran tahun 2023 yang dipindahkan senilai Rp 1 triliun,” ujar Samsuddin saat ditemui usai rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) di gedung DPRD di Kota Sofifi, Senin (20/11).

Samsuddin menyatakan, sejumlah program di tahun 2024 ikut dipangkas menyusul besarnya beban anggaran yang harus ditanggung.

“Ya, kalau anggaran yang kita pindahkan dari tahun 2023 nilainya Rp 1 triliun, maka otomatis program yang sudah kita susun dalam KUA-PPAS 2024 akan kita pangkas yang nilainya juga sama yakni Rp 1 triliun,” ungkapnya.

Ia menambahkan, APBD 2024 terpaksa memikul beban yang cukup besar, hal ini disebabkan karena pendapatan di tahun sebelumnya tidak mencapai target.

“Karena pendapatan kita di tahun 2023 tidak tercapai, maka potensial akan tidak terbayar jika tidak dipindahkan juga,” kata Samsuddin saat berbicara dengan tandaseru.com.

Menurutnya, dari total anggaran Rp 1 triliun yang pangkas tersebut terdiri atas belanja modal Rp 420 miliar, belanja barang dan jasa 524 miliar, serta belanja hibah lainnya.

“Yang pastinya pemangkasan ini terbesar ada di dua OPD yakni Dinas PUPR dan Dikbud,” tandasnya.