Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko memastikan Mayor Dedi Hasibuan akan dikenai hukuman disiplin buntut membawa sejumlah prajurit ke Polrestabes Medan.
Ia menjelaskan penanganan kasus itu kini dilimpahkan Ke Puspom TNI AD. Jika pun tidak ditemukan unsur pidana dari peristiwa itu, prajurit tersebut tidak akan lolos tanpa hukuman.
“Kita jamin, siapapun yang terlibat di situ, kalau memang dari kejadian itu tidak ada unsur pidana, kita pastikan semua yang ada di situ akan kena hukum disiplin. Itu bisa kena pastikan,” kata Agung dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (10/8).
“Jangan khawatir yang ada di situ akan lolos, minimal bagi TNI akan kena hukum disiplin, dan sudah pasti ada sanksi dari disiplin ini,” imbuh Agung.
Agung menjelaskan alasan pelimpahan itu ke Puspom TNI AD lantaran Panglima TNI merupakan pengguna kekuatan, bukan pembina kekuatan.
“Panglima ini kan pengguna kekuatan, proses pembinaan ada di angkatan. Untuk selanjutnya permasalahan ini akan kita limpahkan ke Puspom AD. Status masih belum kita tetapkan tersangka, tapi tergantung dari Puspom AD,” katanya.
Dedi bersama sejumlah prajurit TNI sebelumnya menggeruduk Mapolrestabes Medan, pada Sabtu (5/8). Kedatangan itu mempertanyakan penangguhan penahanan tersangka pemalsuan surat keterangan lahan berinisial ARH. ARH adalah keluarga dari Dedi.
Dalam video yang beredar, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa terlibat debat dengan Mayor Dedi. Teuku pun menjelaskan alasan penahanan ARH.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kemudian memerintahkan polisi militer untuk memeriksa prajurit TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan itu.
Menurut Yudo, tindakan prajurit yang mendatangi Mapolrestabes itu tidak etis. Ia menekankan tindakan prajurit itu bukan atas nama Kodam I/Bukit Barisan.
(rzr/isn)