PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky memecat semua kepala rekrutmen tentara dengan alasan pemberantasan korupsi. Ukraina telah membuka 112 kasus suap usia wajib militer melarikan diri hingga rasywah pengadaan barang jasa pertahanan.

Zelensky mengumumkan pemecatan itu di Kyiv pada Jumat (11/8), memperluas perjuangannya melawan korupsi sejak Rusia menginvasi Ukraina 18 bulan lalu. Modus korupsi para kepala rekrutan tentara yakni menerima suap penduduk Ukraina yang terkena wajib militer melarikan diri dan korupsi pengadaan senjata.

Seluruhnya, kata dia, dirangkum dalam 112 kasus pidana. “Sistem ini harus dijalankan oleh orang-orang yang tahu persis apa itu perang dan mengapa sinisme dan penyuapan selama perang adalah pengkhianatan,” katanya.

Baca juga: Ukraina Minta Warganya Mengungsi setelah Rusia Klaim Kemenangan

Dia menambahkan mereka yang dipecat akan digantikan veteran perang dan tentara yang terluka di garis depan. Zelensky sebelumnya memecat pejabat senior yang diduga melakukan korupsi.

Itu mengirim sinyal ke sekutu Barat yang memberi Kyiv bantuan militer puluhan miliar dolar bahwa Ukraina serius dalam memberantas korupsi. Perkara ini telah lama menjangkiti angkatan bersenjata negara itu.

Baca juga: Rusia Klaim Hancurkan Pos Komando Ukraina

Masalah korupsi yang sudah lama membara dalam sistem draf Ukraina terungkap Juni lalu berdasarkan investigasi media tentang skandal Komisaris Regional Odesa Yevhen Borysov. Real estat dan kendaraan mewah senilai jutaan dolar dimiliki oleh anggota keluarga Borysov di Spanyol.

Borysov membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan yang dibeli keluarganya. Setelah laporan tersebut, Biro Investigasi Negara Ukraina dan Dinas Keamanan Ukraina menahan puluhan staf dewan wajib militer yang diduga melakukan penyuapan dan korupsi.

“Sementara petugas rekrutmen tentara yang dipecat dan tidak diselidiki harus maju ke garis depan untuk berjuang demi Ukraina. Itu jika mereka ingin mempertahankan tanda pangkat mereka dan membuktikan martabat mereka,” ujarnya.

Menurut dia tugas perang tidak akan menggugurkan sanksi pidana. “Pejabat yang mengacaukan tanda pangkat dengan modus mendapatkan uang pasti akan diadili,” katanya.

Zelenskyy mengatakan Jenderal Valery Zaluzhny akan diperiksa oleh dinas keamanan domestik Ukraina, SBU. Terlepas dari gerakan baru-baru ini melawan korupsi , Ukraina masih menempati peringkat ke-116 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru dari Transparency International.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Transparansi pada bulan Juni menemukan 77% warga Ukraina percaya bahwa korupsi adalah salah satu masalah paling serius di negara itu.

Zelensky terpilih dengan telak pada 2019 dengan janji untuk mereformasi pemerintah dan memberantas korupsi, yang melanda negara itu jauh sebelum Moskow mengirim pasukannya melintasi perbatasan pada 24 Februari tahun lalu. (Aljazeera/Z-3)