Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyak 6.612 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi buruh yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/8) hari ini.
Dalam aksi ini, massa buruh mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan sejumlah undang-undang yang tak berpihak kepada rakyat
“Perkuatan yang akan dilakukan dalam rangka melayani dan mengawal yaitu sejumlah 6.612 terdiri dari Polri, TNI, maupun Pemda,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan.
Sementara terkait rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus, Trunoyudo menyebut masih bersifat situasional. Artinya, penerapannya tergantung pada situasi atau kondisi di lapangan.
Kendati demikian, Trunoyudo mengimbau kepada masyarakat lain yang akan beraktivitas untuk menghindari sejumlah ruas jalan demi menghindari kemacetan imbas aksi demo.
“Kami imbau kepada masyarakat untuk dapat sekiranya tidak dulu melakukan aktivitas di sekitar Jalan Gatot Subroto, khususnya di depan Gedung DPR/MPR dan juga area sekitar Monas,” ucap dia.
Selain itu, kepolisian mengimbau kepada massa buruh untuk melakukan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
“Juga kami imbau saudara-saudara kita elemen buruh untuk betul-betul melakukan penyampaian pendapat di muka umum ini menurut pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib,” pungkasnya.
Sebelumnya, massa buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan RI dan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari ini.
Kedua aliansi itu dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
“KASBI bersama Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan turun aksi di Istana Negara. Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja,” ujar Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (2/8).
Rencananya, aksi tersebut akan dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan titik kumpul di gedung International Labour Organization (ILO) di jalan MH Thamrin. Kemudian bergerak menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di jalan Merdeka Barat dan puncak aksi akan berlangsung di Istana Jakarta.
(dis/wis)